Senin (5/8) dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, bertempat di Lantai 5 Gedung B Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Bapak Drs. Nana Sudjana, MM dan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno, SE, MM serta Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah dengan peserta yaitu para Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah.   Rapat Pengendalian berfokus pada perkembangan pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah periode triwulan II tahun 2024 yaitu Pendapatan Daerah sebesar 26,831 Triliun rupiah terealisasi 12,678 Triliun rupiah (47,25%), Belanja Daerah sebesar 27,849 Triliun rupiah terealisasi 11,395Triliun rupiah (40,92%) dan sedangkan untuk Pembiayaan Daerah, sebesar 1,017 Triliun rupiah terealisasi 505,869 miliar rupiah (49,71%).

Dalam rapat koordinasi juga disampaikan progres pelaksanaan 10 program prioritas gubernur jawa tengah dimana 1 program prioritas yang realisasi keuangannya diatas 50% yaitu Program Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara Luber dan Jurdil dengan realisasi 99,85% sedangkan realisasi keuangan 9 program lainnya masih dibawah 50% , Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan penganggulangan kemiskinan dan mendukung Pengendalian inflasi Daerah adapun pelaksanaannya RAT penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 3 strategi yaitu 1. mengurangi beban pengeluaran 2. meningkatkan pendapatan dan 3. meminimalkan kantong kemiskinan dengan anggaran sebesar 1,530 Triliun Rupiah sudah terlaksana sebesar 549,429 Miliar Rupiah (38,83%) dan juga pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan pada 4 bidang yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dengan anggaran 268 Miliar Rupiah terealisasi sebesar 91,522 Miliar Rupiah (34,06%) dengan capaian fisik 40,02%.  progres pelaksanaan 10 Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh 9 perangkat daerah, Jika dilihat dari nilai kontrak terhadap pagu tender, proyek strategis nasional ini cukup bagus tidak ada yang dibawah 80% , kemudian untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) diperoleh angka Komitmen PDN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 97,82%, progres sampai dengan Triwulan 2 terealisasi 24,41% Sedangkan Penggunaan Usaha Mikro Kecil (UMK) diperoleh angka komitmen UMK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 86,96%, progres sampai dengan Triwulan 2 terealisasi 23,87%.

Penegasan Pj. Gubernur Jawa Tengah pada Rakor ini yaitu :

1. Optimalkan Potensi Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan Anggaran agar memperhatikan capaian indikator kinerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengentasan kemiskinan, pengangguran, pemerataan pembangunan, anak putus sekolah, kesehatan;
3. Optimalkan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Berkualitas, Efektif, Efisien dan Akuntabel;
4. Lakukan percepatan proses percepatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan paket pekerjaan;
5. Utamakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pelaku UMKK;
6. Inventarisasi Sisa Anggaran Belanja;
7. Laksanakan Belanja Daerah dengan prinsip Kehati-hatian.